Departemen Pendidikan dan Pemprov DKI saling lempar tanggung jawab.
JAKARTA-- DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih memperhatikan nasib guru bantu. Saat ini, terdapat 6.571 guru bantu di Jakarta yang sudah sekian lama mengabdikan dirinya bagi dunia pendidikan.''Namun, sampai saat ini mereka belum juga diangkat sebagai PNS,'' ujar anggota Fraksi Demokrat, HA Nawawi, Jumat (6/11). Menurutnya, Departemen Pendidikan dan Pemprov DKI terkesan saling lempar tanggung jawab. Nawawi menyatakan, seharusnya Pemprov DKI mau meniru langkah yang diambil Pemprov Riau dan Kalimantan Timur. ''Mereka sudah menyelesaikan pengangkatan guru bantu menjadi PNS,'' ungkapnya. Dia mendesak, Pemprov DKI mencarikan jalan keluar bagi nasib ribuan guru bantu tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan, permasalahan guru bantu di DKI memang cukup pelik. Menurutnya, ada dua masalah besar dalam kaitannya dengan guru bantu di Provinsi DKI Jakarta. Pertama, dana untuk membayar gaji guru bantu relatif besar dan harus dari APBD. Masalah kedua adalah jika diangkat, mereka harus berkerja di sekolah negeri. ''Artinya, 6.800 guru sekolah swasta pindah ke sekolah negeri,'' tuturnya. Padahal, sekolah negeri tidak membutuhkan guru sebanyak angka tersebut. ''Menurut Dinas Pendidikan, kebutuhan guru hanya 777 orang,'' ungkapnya. Menurut Fauzi, sejak awal Pemprov DKI menolak agenda guru bantu dari pemerintah pusat pada 2003. Pada agenda guru bantu yang diluncurkan pemerintah pusat tersebut, sejumlah orang diangkat sebagai guru bantu dan diberikan honorarium sebesar Rp 500 ribu per bulan. Saat itu, menurut Fauzi, Pemprov DKI telah menjelaskan kepada pemerintah pusat di SDN, SMPN, SMAN/SMKKN tidak ada lagi guru bantu. ''Namun, Depdiknas mengatakan agenda ini harus diakomodasikan,'' ujarnya. Truthfully, the only difference between you and tech experts is time. If you'll invest a little more time in reading, you'll be that much nearer to expert status when it comes to tech.
Sebelum Depdiknas meluncurkan agenda guru bantu, Pemprov DKI telah menginventarisasi, menyeleksi, dan mengangkat guru bantu menjadi pegawai tidak tetap (PTT). Guru bantu yang dimaksud merupakan tenaga non-PNS yang mengajar di SDN, SMPN, SMAN/SMKN atas penugasan kepala sekolah yang bersangkutan. Dari 6.853 orang guru bantu yang ada, 3.900 orang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi PTT. Saat ini, seluruh guru bantu yang telah ditetapkan sebagai PTT telah diangkat menjadi PNS. Sedangkan guru bantu yang tidak lolos seleksi, masih diperkenankan mengajar, namun tidak bisa diangkat menjadi PNS karena tidak memenuhi persyaratan seleksi saat itu. Menurut Fauzi, peningkatan rank pada guru bantu yang tidak lolos seleksi tidak dapat dilakukan lagi oleh Sudin Pendidikan. Hal ini karena agenda guru bantu sendiri dari pemerintah pusat sudah dianggap selesai. Lagipula, rank pegawai honorer daerah sudah ditiadakan. Akibatnya, surat keputusan (SK) rank guru bantu, sejak Desember 2008 sudah mati dan tidak diperbarui lagi. Terkait masalah pendanaan menjelang Pemilu 2009, pemerintah pusat menerbitkan formasi CPNS untuk mengangkat semua guru bantu di seluruh provinsi di Indonesia. Formasi tersebut diikuti dengan pemberian Dana Alokasi Umum untuk membiayai gaji guru tersebut. Karena celah fiskalnya relatif besar, Provinsi DKI Jakarta tidak diberikan Dana Alokasi Umum (DAU). ''Sehingga, harus membayar gaji guru bantu tersebut dengan APBD, jumlahnya sangat besar,'' tuturnya. Pemprov DKI telah menganggarkan uang Kesra guru bantu pada 2009. Namun, karena agenda guru bantu dianggap sudah selesai oleh pemerintah pusat, hal itu lalu menimbulkan permasalahan dalam pencairan anggaran oleh BPKD. Menurut Fauzi, pihaknya telah mengirim surat, bertemu dengan eselon I Depdiknas, Dirjen Perimbangan Pusat, dan Daerah Departemen Keuangan, namun sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. c09 (-)
No comments:
Post a Comment