Total nilai proyek mencapai Rp 23 triliun. JAKARTA-- Pemprov DKI bakal melanjutkan pembangunan enam ruas tol dalam Kota Jakarta. Pembangunan sejumlah jalan tol tersebut diklaim mampu mengatasi kemacetan Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan, pemprov tidak akan membangun jalan tol dalam kota yang akan menambah beban kemacetan. Menurutnya, ruas jalan yang dipilih sebagai titik mula pembangunan tersebut merupakan ruas yang sebelumnya sudah memiliki akses transportasi umum dasar yang sudah baik. ''Ini kebutuhan yang mendesak,'' katanya, Senin (23/11). Fauzi menyatakan, ke enam ruas tol tersebut tidak akan dibangun secara bersamaan. ''Kami akan bangun secara bertahap,'' tuturnya. Keenam jalan tol itu adalah Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,66 km, Duri Pulo-Tomang-Kampung Melayu sepanjang 11,38 km, Rawa Buaya-Sunter sepanjang 22,6 km, Sunter-Pulo Gebang sepanjang 10,8 km, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,55 km), dan Ulujami-Tanah Abang sepanjang 8,26 km. Pemprov memiliki prioritas ruas tol mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Kemungkinan kami dahulukan pembangunan tol di Kampung Melayu- Gunung Sahari-Kemayoran serta tol di atas jalan Salemba-Matraman-Gunung Sahari. ''Namun, belum ada feature visibilitasnya,'' ujar Fauzi. Prioritas pembangunan tol ini akan dilakukan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Di daerah tersebut, belum ada akses tol yang memadai. Rencananya, keenam ruas tol tersebut dibuat secara elevated (melayang) sehingga pemprov tidak perlu membebaskan lahan. Selama ini, menurutnya, pembebasan lahan kerap menjadi masalah dalam membangun infrastruktur kota. Total nilai proyek mencapai Rp 23 triliun. Pemprov akan bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan swasta dalam soal investasi. Sedangkan pengelolaan Jakarta Toll Road Development (JTD), direncanakan oleh PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya. Hopefully the information presented so far has been applicable. You might also want to consider the following:
Menurut gubernur, saat ini pemprov sedang menjajaki masalah pembiayaan ini dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Perekonomian. ''Sebelumnya, pemerintah pusat harus membuat kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah,'' tuturnya. Menurutnya, pemerintah pusat harus memberi peluang supaya proyek tersebut bisa direalisasikan dengan konsep investasi public confidential partnership. Pemerintah pusat, menurut Fauzi, secara resmi mendukung proyek tersebut. ''Bahkan, pemerintah pusat punya ambisi, pembiayaan proyek tersebut 70 persennya berasal dari swasta,'' ungkapnya. Menurut Fauzi, bila aturan investasi yang diterapkan masih sangat membatasi, tidak mungkin swasta tertarik terhadap proyek itu. Padahal, kita harus mengundang banyak investor swasta meskipun kendalinya masih di tangan pemerintah. Jalan layang
Selain membangun jalan tol, Pemprov DKI juga akan membangun jalan layang bukan tol dalam kota. Gubernur menyatakan, pemprov menganggarkan dana sebesar Rp 394,6 miliar untuk membangun fly over (jalan layang), under pass, dan jalan layang dalam RAPBD 2010. "Dana tersebut digunakan untuk membangun jembatan Kalibata," tuturnya. Selain itu, anggaran pun diperuntukkan bagi pembangunan jalan layang bukan tol Kampung Melayu-Tanah Abang sebesar Rp 150 miliar, serta Rp 200 miliar untuk pembangunan jalan layang Antasari-Blok M. Pemprov juga mengalokasikan dana mencapai Rp 515 miliar untuk pengoptimalisasian, perluasan, dan penambahan jalan. Dana tersebut, antara lain untuk pemeliharaan jalan berkala, pembebasan tanah untuk jalan tembus dan missing link, serta pembebasan tanah untuk jalan sejajar Tol W2. "Pemprov pun akan membangun jalan tembus Kelapa Gading, dan pembangunan jalan sejajar rel Kereta Api Tanjung Priok-Kota," ujarnya. Anggota Komisi D DPRD DKI, Nurmansjah Lubis, menyatakan, pembangunan sejumlah jalur bukan tol tersebut terkesan dadakan. ''Kajian amdal saja belum selesai,'' tuturnya. Selain itu, perencanaan yang seharusnya dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik, dilakukan pada tahun anggaran yang bersamaan. ''Perencanaan pun belum mengacu pada revisi rencana tata ruang Jakarta,'' ujarnya. Oleh karena itu, menurut Nurmansjah, rencana pembangunan jalan layang tersebut perlu dicermati lebih mendalam lagi. Dari information yang ada, pertambahan ruas jalan Jakarta hanya 0,01 persen per tahun. Sementara itu, pertambahan jumlah kendaraan 9,5 persen per tahun dan road ratio Jakarta hanya 6,26 persen. c09 (-)
No comments:
Post a Comment